Bab 1

KEBIJAKAN PEMERINTAH
DALAM BIDANG EKONOMI

 A. Ekonomi Makro dan Ekonomi Mikro
Secara garis besar ilmu ekonomi dapat dikategorikan menjadi dua yaitu ilmu
ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro.
Pengertian ilmu ekonomi makro adalah ilmu yang mempelajari perilaku
ekonomi sebagai keseluruhan tentang kehidupan ekonomi. Istilah keseluruhan
(agregat) menunjukkan bahwa yang menjadi kajian perhatian dalam ekonomi makro
adalah variabel-variabel total, seperti pendapatan total, produksi total, konsumsi,
tabungan, investasi serta ekspor impor total. Materi-materi tentang ekonomi
moneter, perdagangan internasional, ekonomi pembangunan, masuk dalam
kelompok ekonomi makro. Sedangkan ilmu ekonomi mikro mempelajari keputusankeputusan
individu baik sektor rumah tangga maupun perusahaan dalam
mengalokasikan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya
 Meskipun kajian ekonomi dikelompokkan menjadi dua yakni mikro dan
makro, namun pembagian ini tidaklah mutlak. Sebagai contoh bila kalian
mempelajari mengenai variabel pendapatan total (agregate), variabel ini akan masuk
dalam kelompok makro. Namun sebetulnya pendapatan total adalah penjumlahan
dari pendapatan-pendapatan sektor rumah tangga. Demikian pula variabel harga
yang menjadi variabel penting dalam kelompok ekonomi mikro, juga dipelajari
dalam kelompok ekonomi makro, namun dengan pembahasan yang lebih luas yakni
secara keseluruhan (agregate).

 B. Kebijakan Pemerintah di Bidang Ekonomi
Permasalahan perekonomian negara sangat beragam diantaranya laju inflasi,
pengangguran pertumbuhan ekonomi, dan lain-lain. Untuk mengatasi masalah
tersebut pemerintah menyiapkan kebijakan-kebijakan sebagai solusi, antara lain:
1. Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang mengatur tentang penerimaan
dan pengeluaran negara. Sumber-sumber penerimaan negara antara lain dari
pajak, penerimaan bukan pajak serta bantuan/pinjaman dari luar negeri. Selain
itu, pengeluaran dibagi menjadi dua kelompok besar yakni pengeluaran yang
bersifat rutin seperti membayar gaji pegawai, belanja barang serta pengeluaran
yang bersifat pembangunan. Dengan demikian, kebijakan fiskal merupakan
kebijakan pengelolaan keuangan negara dan terbatas pada sumber-sumber
penerimaan dan alokasi pengeluaran negara yang tercantum dalam APBN.
 2. Kebijakan Moneter
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999
tentang Bank Indonesia, Bab 1 Pasal 10 yang dimaksud dengan Kebijakan
Moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank
Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang
dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan atau suku
bunga.
Beberapa kebijakan fiskal dan moneter yang diambil pemerintah pada saat
krisis untuk merespons turunnya nilai rupiah adalah sebagai berikut (Mar’ie
M. 2004, hal. 111).
a) Kontraksi rupiah secara besar-besaran melalui kebijakan fiskal (APBN)
dengan cara menekan pengeluaran dan menunda pembayaran-pembayaran
yang tidak mendesak.
b) Bank Indonesia meningkatkan suku bunga, sehingga suku bunga SBI
(Sertifikat Bank Indonesia) mencapai 70% dengan maksud membatasi
ekspansi kredit perbankan yang dikonversikan ke dalam SBI pada Bank
Indonesia.
c) Bank Indonesia melakukan intervensi pasar dengan menjual dollar pada
saat diperlukan jika rupiah menunjukkan tanda-tanda yang benar-benar
mengkhawatirkan.
d) Pembatalan dan penundaan berbagai mega proyek pemerintah guna
memperketat pengeluaran melalui APBN serta menguarangi laju impor
barang agar cadangan devisa tidak semakin terkuras. Demikian pula pihak
swasta dihimbau untuk menunda berbagai proyek yang bernilai besar agar
impor dapat dikurangi guna menolong cadangan devisa nasional.
3. Kebijakan Ekonomi Internasional.
Dalam hal ini pemerintah dan BI dapat mengintervensi kegiatan
perdagangan internasional. Kebijakan-kebijakan tersebut biasanya juga bisa
digunakan untuk mempertahankan keseimbangan pasar valuta asing. Hal ini
tercermin dari kebijakan pemerintah untuk mengatur nilai tukar mata uang asing
terhadap nilai mata uang di dalam negeri. Hal ini cuma sebagai bentuk intervensi
pemerintah, namun mekanisme tetap mengikuti mekanisme pasar. Berbagai
contoh kebijakan ekonomi internasional yang dilakukan oleh banyak negara,
termasuk oleh Indonesia antara lain:
4. Kebijakan pendapatan oleh pemerintah untuk
mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat.
Misalnya melalui ketentuan upah minimum dan harga produk tertentu untuk
menaikkan pendapatan ataupun untuk menekan laju inflasi.

 C. Masalah yang dihadapi Pemerintah di Bidang Ekonomi
1. Kemiskinan
Konsep tentang kemiskinan sangat beragam, mulai dari sekedar
ketakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan,
kurangnya kesempatan berusaha, hingga pengertian yang lebih luas yang
memasukkan aspek sosial dan moral. Misalnya, ada pendapat yang mengatakan
bahwa kemiskinan terkait dengan sikap, budaya hidup, dan lingkungan dalam
suatu masyarakat atau yang mengatakan bahwa kemiskinan merupakan
ketakberdayaan sekelompok masyarakat terhadap sistem yang diterapkan oleh
suatu pemerintahan sehingga mereka berada pada posisi yang sangat lemah
dan tereksploitasi (kemiskinan struktural)
 Program yang dilaksanakan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan :
a) IDT (Inpres Desa Tetinggal)
b) BLT (Bantuan Langsung Tunai)
c) BOS (Bantuan Operasional Sekolah)
d) JPS (Jaring Pengaman Sosial)

 2. Inflasi
Inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga secara keseluruhan yang
berlangsung terus-menerus. Sebenarnya inflasi tidak terlalu buruk, asalkan masih
berada pada tingkat yang aman. Inflasi menjadi bermasalah dan harus segera
diatasi bila laju inflasinya tinggi. Karena, inflasi yang tinggi menyebabkan daya
beli masyarakat terdapat barang dan jasa menjadi turun. Indonesia pernah
mengalami masa suram perekonomian pada saat tahun 1965, dimana terjadi
hiper inflasi. Laju inflasi pada waktu itu sebesar 65%, berarti harga-harga naik
lebih dari enam kali lipat dalam kurun waktu satu tahun.


 3. Pengangguran dan Lapangan Kerja
Pengangguran merupakan permasalahan yang terjadi hampir di tiap Negara.
Pengangguran di Indonesia sudah merupakan masalah ekonomi yang harus
menjadi perhatian dan segera diatasi. Karena pengangguran merupakan salah
satu indikator kunci kesehatan perekonomian. Banyaknya keinginan untuk
menjadi TKI di manca negara, meskipun dari berbagai pemberitaan di media
massa kita tahu bahwa tidak sedikit anggota TKI yang bekerja di luar negeri
mengalami ancaman penganiayaan, penderitaan, dan lain sebagainya.




 Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat !
1. Sebutkan program-program untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia ?
2. Jelaskan perbedaan kajian Ekonomi Makro dan Mikro !
3. Jelaskan masalah-masalah yang dihadapi pemerintah di bidang ekonomi !
4. Sebutkan contoh-contoh kebijakan di bidang ekonomi !
5. Menurut pendapat kalian, banyaknya orang yang berkeinginan menjadi TKI
menunjukan indikasi apa ? (kaitannya dengan lapangan kerja di Indonesia)





1 komentar:

  1. Terimakasih atas informasinya, sangat membantu.
    salam kenal dari saya mahasiswa fakultas Ekonomi :)

    BalasHapus